MEMAHAMI ARAH PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT

Image

  1. 1.        Latar belakang.

Saat ini, tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana bergerak dari fokus pada penyampaian pelayanan ke penyediaan aplikasi yang berpusat pada orang. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah bergantung pada efektifitas mengkomunikasikan informasi mereka kepada warga negara dan membangun aliansi yang kuat dengan mereka dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pada titik ini, internet memiliki potensi untuk secara radikal mengubah wajah pemerintah dengan meningkatkan komunikasi antara pejabat publik dengan warga negara. Saat ini, pemerintah di seluruh dunia telah meluncurkan rencana ambisius untuk membangun aplikasi dan pelayanan e-government (Stylios, et al., 2010, p. 202).

Aplikasi dan pelayanan e-government bertujuan untuk membangun masyarakat informasi. Sebuah masyarakat informasi sepenuhnya memanfaatkan kemajuan terbaru dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Aspek kunci dari suatu masyarakat informasi adalah pelayanan e-government yang berfungsi penuh. Diharapkan bahwa e-government bermanfaat untuk menghadapi tantangan utama seperti untuk menjamin pelayanan yang lebih baik, meningkatkan peluang warga untuk mobilitas dan untuk kepentingan bisnis, menghadapi perubahan iklim atau terorisme, keamanan yang lebih baik dan demokrasi yang lebih baik (Stylios, et al., 2010, p. 203).

  1. 2.        Pengertian e-government.

Inti dari pengertian e-government adalah penyediaan pelayanan oleh pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi (Mundy & Musa, 2010, p. 147). E-government juga didefinisikan sebagai cara untuk menyediakan jasa pemerintah secara elektronik, biasanya dengan mengandalkan infrastruktur internet untuk mengurangi karakter fisik transaksi nasabah atau dengan menggunakan aplikasi berbasis internet untuk meningkatkan fungsi pemerintah (Muganda & Van Belle, 2010, p. 162).

Jadi inti dari pengertian dari e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis internet untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Teknologi informasi disini bukan sekedar penggunaan hardware semata (misal computer dan printer), namun semua komponen dari teknologi informasi baik hardware, software, jaringan, aplikasi, dan sebagainya. Inilah yang dipahami sebagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

  1. 3.        Tujuan e-government.

Secara umum tujuan e-government adalah untuk meningkatkan hubungan pelayanan antara pemerintah dengan berbagai stakeholders, seperti warga negara, swasta, wisatawan dan lembaga pemerintah lainnya. Secara global, e-government dikaitkan dengan upaya untuk memberi kesempatan untuk meningkatkan koneksivitas, ketersediaan dan model interaksi antara pemerintah dan warga negara. Hal ini juga terkait dengan transformasi pelayanan pemerintah saat ini terutama dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan proses dan mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai pemerintah (Mundy & Musa, 2010, p. 147).

Berbicara tentang koneksivitas, tujuan utama e-government memang mengarah pada sistem penyampaian pelayanan yang terhubung ke publik (konektivitas) secara lebih baik dan sistem berfungsi dengan baik (efisiensi). Tujuan konektivitas dicapai ketika ada penghematan biaya dalam investasi infrastruktur, output TIK menghasilkan pertumbuhan industri dan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, efisiensi dicapai bila ada penghematan biaya keseluruhan, optimalisasi pendapatan pemerintah dan pencapaian efisiensi organisasi. Kohesi sosial-ekonomi didorong oleh keinginan pemerintah untuk mencapai efektivitas melalui pelayanan yang lebih baik dan peluang untuk warganya. Hal ini dapat dioperasionalkan melalui peningkatan kepuasan pengguna, baik peluang hasil bagi warga negara, peningkatan lingkungan bisnis dan peningkatan peluang bisnis. Hasil lain yang diharapkan dari inisiatif e-government adalah peningkatan proses demokrasi dalam suatu negara, dengan tujuan utama yang menjadi pencapaian keterbukaan melalui tata kelola yang baik. Keterbukaan dalam pemerintahan dapat dicapai melalui konstruksi transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dan partisipasi serta sistem administrasi yang lebih baik (Muganda & Van Belle, 2010, p. 163).

Dengan pemanfaatan e-government diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan pemerintah. Selain itu penerapan e-government juga dapat meningkatkan kualitas demokratisasi dimana masyarakat bisa turut berperan aktif dalam memberikan masukan dan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dipublish guna melakukan uji publik. Hal ini untuk mewujudkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas.

Melalui penerapan e-government diharapkan akan memberikan dampak bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Diantara dampak perkembangan e-government adalah sebagai berikut (Muganda & Van Belle, 2010, p. 166) :

  1. Peningkatan interaksi dan aksesibilitas, yang meliputi peningkatan interaksi dengan masyarakat luas (keterbukaan), peningkatan peluang bisnis (efektivitas), dan efisiensi organisasi (efisien).
  2. Peningkatan kerja sama dan kesadaran, yang meliputi pentingnya supremasi hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan tentang e-government.
  3. Konektivitas yang lebih baik terhadap administrasi publik, konektivitas administrasi yang lebih baik terlihat dari berkurangnya biaya koneksi terhadap administrasi publik dan biaya administrasi.
  4. Peningkatan kesempatan bagi warga negara, yang terlihat dari meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya peluang sekolah umum, akses informasi pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatnya aksesibilitas warga negara.

Proses membangun aplikasi e-government adalah multidimensional, memfasilitasi penyampaian peraturan sektor publik agar sampai ke masyarakat dengan cara yang sederhana, cepat dan efisien, meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada warga negaranya, mengurangi rantai birokrasi dan korupsi dalam interaksi pemerintah dengan para stakeholders lain (yaitu warga negara, badan-badan publik dan swasta) (Stylios, et al., 2010, p. 202).

Tersedianya pelayanan merupakan tujuan penting dari penerapan e-government. Ada 20 daftar pelayanan dasar dalam pengembangan e-government  yang dipantau oleh Komisi Eropa dalam semua tahap nya. Ke dua belas pelayanan dasar untuk warga Negara tersebut adalah pajak penghasilan, pelayanan lowongan pekerjaan, tunjangan jaminan sosial, dokumen pribadi, pendaftaran mobil, ijin mendirikan bangunan, laporan ke polisi, perpustakaan umum (katalog, perangkat pencarian), sertifikat (kelahiran dan perkawinan), pendaftaran pendidikan tinggi, pengumuman keliling dan pelayanan kesehatan. Delapan dari pelayanan untuk kepentingan bisnis adalah kontribusi sosial bagi karyawan, pajak penghasilan perusahaan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pendaftaran perusahaan baru, penyerahan data ke kantor statistik, formulir bea cukai, ijin lingkungan dan pengadaan barang/jasa (Stylios, et al., 2010, p. 204).

  1. 4.        Tahapan e-government.

E-government melibatkan dua tahap : tahap pertama melibatkan fase formasi diseminasi dimana pemerintah mempublish informasi untuk kepentingan umum, sedangkan tahap kedua penyediaan transaksi berbasis e-government seperti membayar pajak secara online (Stylios, et al., 2010, p. 203).

Empat fase perkembangan e-government menurut Gartner (Al-Hashmi & Darem, 2008, pp. 152-153) adalah sebagai berikut :

  1. Presence : Tahap ini diklasifikasikan dengan situs informasi yang menyediakan web sederhana yang bersifat pasif, kadang-kadang digambarkan sebagai “brochure ware”, menunjukkan tingkat yang sama berfungsi sebagai kertas brosur.
  2. Interaction : Tahap ini menawarkan interaksi sederhana antara pemerintah dan warga negara (G2C), pemerintah kepada bisnis (G2B), atau instansi pemerintah untuk instansi pemerintah (G2G). Pada tahap interaksi situs web menyediakan kontak e-mail dan bentuk interaktif yang menghasilkan informasi tanggapan.
  3. Transaction : Tahap transaksi memungkinkan transaksi seperti membayar untuk penggantian lisensi secara online, membayar pajak atau biaya, atau mengajukan tawaran untuk kontrak pengadaan.
  4. Transformation : Tahap tertinggi, sebagian besar berkaitan erat dengan konsep pemerintahan, melibatkan penciptaan kembali bagaimana fungsi pemerintah dipahami dan terorganisir.

Lima tahapan perkembangan e-government menurut United Nations Division for Public Economics and Public Administration (Al-Hashmi & Darem, 2008, pp. 153-154) adalah sebagai berikut :

  1. Emerging : Sebuah kehadiran resmi pemerintah secara online didirikan melalui beberapa situs resmi independen. Informasi masih terbatas, dasar dan statis.
  2. Enhanced : Situs pemerintah meningkat, informasi menjadi lebih dinamis. Konten dan informasi diperbarui dengan lebih teratur.
  3. Interactive : Pengguna dapat men-download formulir, mengirim e-mail ke pejabat, berinteraksi melalui web dan membuat janji dan permintaan.
  4. Transactional : Pengguna dapat benar-benar membayar untuk jasa atau melakukan transaksi keuangan secara online.
  5. Seamless : Integrasi penuh dari pelayanan elektronik yang melintasi batas-batas administrasi. Jumlah integrasi fungsi elektronik dan jasa melintasi batas-batas administrasi dan departemen.

Berbagai tahapan atau model pembangunan e-government mencerminkan transformasi yang dimulai dari sebuah publish informasi (online statis) yang kemudian berkembang menjadi interaktif dan integrasi (Mundy & Musa, 2010, p. 149).

  1. 5.        Adopsi warga atas inisiatif e-government.

Tuntutan yang berkembang di tingkat pemerintah nasional dan diantara kelompok-kelompok masyarakat di seluruh dunia mengarah ke fokus pada penyediaan pelayanan e-government. Namun seringkali tuntutan pemerintah untuk perbaikan pelayanan tidak sesuai dengan keinginan warga negara. Pemerintah yang ingin perkembangan e-government nya relevan dengan keinginan warga negara harus berperan aktif dalam proses implementasi e-government. Warga negara telah menyaksikan kemajuan dalam personalisasi pelayanan, aksestabilitas dan penggunaan teknologi yang besar di sektor swasta dengan menciptakan perluasan solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang inovatif dan mereka sekarang menuntut bahwa pemerintah harus melakukan hal yang sama. Hal ini menciptakan suatu lingkungan dimana penyediaan pelayanan e-government harus didekati dengan keseriusan dan dengan pertimbangan kebutuhan semua stakeholders (Mundy & Musa, 2010, p. 147).

Tujuan utama pelayanan e-government adalah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan stakeholders. Dan hal ini bukan didorong oleh mekanisme internal, namun lebih didorong oleh mekanismen eksternal, misalnya permintaan dan harapan warga negara didata dan dikumpulkan serta digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk penyediaan teknologi informasi. Jika pelayanan e-government yang diberikan oleh pemerintah benar-benar untuk kepentingan warga negara maka masuk akal jika pemerintah perlu mencari tahu apa keinginan dan harapan warga negara mengenai pelayanan e-government (Mundy & Musa, 2010, p. 147). Jika warga negara tidak dilibatkan dalam pembangunan e-government maka perlu dipertanyakan untuk siapa sebenarnya e-government itu? Hasil survei menunjukkan bahwa 74,2% dari lembaga-lembaga pemerintah memiliki website dan 90,5% dari lembaga-lembaga tersebut tidak melakukan survei untuk mencari tahu apa keinginan warga negara dan swasta terhadap website tersebut (Mundy & Musa, 2010, p. 148). Temuan lain menunjukkan bahwa tidak adanya kepentingan politik, manajerial dan keuangan dan dukungan atas keterlibatan warga melalui website. Sikap pemerintah yang tidak menanggapi kebutuhan warga, dalam pengembangan dan penerapan e-government, adalah berlaku umum baik di Negara maju maupun Negara berkembang, sehingga kadang-kadang aspirasi dari para pemimpin tidak sejalan dengan harapan masyarakat (Mundy & Musa, 2010, p. 150).

Banyak pemerintah yang terus mengoptimalkan pelayanan untuk memastikan bahwa pelayanan dan memastikan bahwa tahap interaksi dan integrasi telah tercapai. Jika pada tahap pertama e-government maka pelayanan yang ditawarkan bersifat statis dan memerlukan tindak lanjut dimana pengguna (warga Negara) masih perlu hadir ke kantor pelayanan untuk melakukan aplikasi. Namun pada tahap integrasi maka fungsi e-government sudah sepenuhnya berfungsi dan pengguna tidak perlu meninggalkan computer mereka di rumah. Sehingga cukup di depan layar computer, pengguna dapat memperbaharui ijin mengemudi, membuat lamaran kerja, melihat lowongan kerja, memeriksa ketersediaan tempat parkir, membuat pengaduan online dan berkontribusi dalam beberapa bentuk demokrasi local. Artinya bahwa situs web yang disediakan oleh pemerintah telah memberikan banyak manfaat baik bagi pemerintah maupun warga Negara atau pengguna situs web. Kedua belah pihak dapat menghemat waktu, uang dan energy untuk diinvestikan di tempat lain. E-government di beberapa negara juga dapat membantu warga Negara untuk mendapatkan keuntungan dari berkurangnya korupsi oleh pemerintah karena peningkatan transparansi, korupsi berkurang dan akuntabilitas yang lebih besar (Mundy & Musa, 2010, p. 150).

Ada lima isu utama untuk menjelaskan adopsi warga atas inisiatif e-government, yaitu :

  1. Kesiapan organisasi.

Kesiapan organisasi berkaitan dengan sejauh mana sebuah organisasi pemerintah siap untuk melayani warga dalam mode digital. Masalah ini menjelaskan persepsi warga mengenai sejauh mana sebuah organisasi pemerintah siap untuk mengimplementasikan e-government. Kesiapan organisasi meliputi : sikap dan perbuatan dari orang-orang di dalam organisasi tersebut dan ketersediaan mesin terhadap lingkungan kerja elektronik (Yonazi, Sol, & Boonstra, 2010, p. 179).

  1. Kesiapan masyarakat.

Kesiapan warga berkaitan dengan sejauh mana warga yakin untuk mencari dan memanfaatkan pelayanan e-government. Kesiapan warga negara ditentukan oleh : keterampilan TIK, kemampuan keuangan, kepedulian akan keberadaan pelayanan e-government, pilihan akan komunikasi face-to-face, dan usia pengguna (Yonazi, Sol, & Boonstra, 2010, p. 179).

  1. Persepsi atas isu pelayanan instrinsik.

Persepsi masyarakat atas pelayanan e-government dibangun atas unsur-unsur : informasi yang berkualitas, kualitas website dan aspek kualitas pelayanan umum. Informasi dan kualitas website berhubungan dengan konten dan kualitas sistem. Sedangkan masalah pelayanan umum termasuk di dalamnya respon tepat waktu, manfaat, dan kenyamanan penggunaan pelayanan e-government (Yonazi, Sol, & Boonstra, 2010, p. 180).

  1. Masalah akses.

Masalah akses mengacu pada cara dimana warga negara mendapatkan akses ke inisiatif e-government. Akses ke layanan e-government ditentukan oleh kecukupan infrastruktur TIK dan ketersediaan peralatan.  Kecukupan infrastruktur TIK menyangkut ketersediaan dan cakupan telekomunikasi dan infrastruktur pendukung seperti listrik dan jalan. Sedangkan ketersediaan peralatan TIK menjelaskan ketersediaan peralatan terutama komputer untuk mengakses e-government (Yonazi, Sol, & Boonstra, 2010, p. 181).

  1. Konteks organisasi.

Konteks organisasi berkaitan dengan lingkungan bisnis dari sebuah organisasi pemerintah. Masalah ini terdiri dari dua kategori, yaitu sifat organisasi dan bisnis, dan otonomi organisasi. Sifat organisasi menunjukkan bahwa organisasi yang berbeda akan dirasakan berbeda oleh warga negara. Hal ini juga akan mempengaruhi adopsi warga atas inisiatif e-government. Otonomi organisasi diartikan bahwa setiap organisasi pemerintah memiliki kewenangan sendiri atas hukum, anggaran, dan batas kewenangan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berhubungan dengan inisiatif e-government organisasi yang berada di bawah yurisdiksinya (Yonazi, Sol, & Boonstra, 2010, p. 181).

  1. 6.        Tantangan e-government.

Sampai sejauh ini perkembangan e-government masih menemui berbagai tantangan. Berbagai tantangan tersebut diantaranya :

  1. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Masalah utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya teknologi informasi dasar di sebagian besar dunia atau lebih tepatnya perbedaan kualitas teknologi antara negara maju dengan negara berkembang. Di negara maju, kepemilikan komputer mencapai 416 per 1.000 orang. Sedangkan di negara berkembang 6 per 1.000 orang (Ndou, 2004, p. 13). Ada juga kekurangan ketrampilan teknologi informasi dan pengetahuan dalam pelaksanaan e-government dan pada saat yang sama terdapat kurangnya standar teknologi informasi. Selain itu, minimnya ketersediaan infrastruktur juga menjadi masalah penting dalam implementasi e-government. Hal ini mengakibatkan biaya penggunaan internet di banyak negara masih terlalu tinggi untuk sebagian besar orang dan orang-orang ini menganggap penggunaan internet sebagai barang mewah (Mundy & Musa, 2010, pp. 150-151; Ndou, 2004, p. 13).

Ada juga masalah yang berhubungan dengan desain sistem yang mendukung e-government. Dalam merancang sistem untuk e-government, desainer, pengembang dan analis harus bersaing dengan sistem portabilitas dan kompatibilitas yang hadir dengan teknologi baru. Hal ini karena ada ketidakpastian besar tentang teknologi baru dan tingkat perubahan. Format dan perbedaan interface pengguna dari satu lembaga dengan lembaga yang lain juga harus dipertimbangkan dan sistem baru ini harus memiliki interoperatibilitas dengan baik dengan sistem yang lama. Perlu dicatat bahwa semua infrastruktur teknologi yang diperlukan harus hadir untuk memberikan pelayanan kepada warga negara (Mundy & Musa, 2010, p. 150). Gagasan “interoperabilitas” didefinisikan sebagai “kemampuan untuk bergabung sistem di daerah heterogen sehingga mereka dapat beroperasi bersama-sama secara efisien (Stefanova, Kabakchieva, & Nikolov, 2010, p. 189).

Infrastruktur TIK tidak hanya berbicara tentang telekomunikasi dan peralatan komputer saja. Melek TIK juga diperlukan agar masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan e-government. Memiliki pendidikan, kebebasan dan keinginan untuk mengakses informasi sangat penting untuk keberhasilan implementasi e-government (Ndou, 2004, p. 13).

  1. Isu kebijakan.

Prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi e-government membutuhkan berbagai aturan baru, kebijakan, dan dasar hukum untuk mengatasi kegiatan elektronik termasuk tanda tangan elektronik, pengarsipan elektronik, kebebasan informasi, perlindungan data, kejahatan komputer, hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Berurusan dengan e-government berarti menandatangani kontrak atau perjanjian digital, yang harus dilindungi dan diakui oleh hukum formal, yang melindungi dan mengamankan jenis-jenis kegiatan atau proses. Di banyak negara berkembang, dasar hukum e-business dan e-government belum tersedia. Menetapkan perlindungan hukum dan reformasi akan diperlukan untuk memastikan, antara lain, privasi, keamanan, dan hukum pengakuan interaksi elektronik dan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, pemerintah di seluruh dunia perlu menangani desain dan pengembangan infrastruktur public key, yang akan menjamin transaksi aman antara organisasi dan individu (Ndou, 2004, p. 13).

Berbicara tentang privasi dan keamanan warga negara ketika mereka menggunakan pelayanan pemerintah juga merupakan tantangan tersendiri. Jika warga negara merasa privasi dan keamanan mereka beresiko ketika berpartisipasi dalam e-government maka mereka akan enggan untuk menggunakan pelayanan ini. Dalam interaksi antara pemerintah dengan warga negara, maka akan diminta untuk memberikan informasi data pribadi. Oleh karena itu pemerintah harus menjamin privasi dan keamanan informasi ini. Selain itu pemerintah juga harus memastikan bahwa solusi teknis yang diterapkan dan adanya transparansi prosedur dan audit independen. Dengan keamanan yang tepat dan kebijakan privasi dengan teknologi yang menjamin hal itu, maka transaksi yang melibatkan informasi pribadi dan pembayaran untuk jasa bisa lebih mudah dilakukan melalui website e-government  (Mundy & Musa, 2010, p. 151).

Isu kebijakan yang lain bagaimana menjembatani hambatan penganggaran. Sebagian besar proyek e-government tidak menerima alokasi anggaran sebanyak yang diperlukan (Mundy & Musa, 2010, p. 151). Oleh karena itu diperlukan adanya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam proyek penerapan e-government ini.

  1. Minimnya kualitas sumber daya manusia.

Tantangan utama dari implementasi e-government adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sektor publik. Ini adalah kondisi umum di negara berkembang, di mana kekurangan staf yang berkualitas dan pelatihan sumber daya manusia yang tidak memadai telah menjadi masalah selama bertahun-tahun. E-government memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang menguasai tiga hal, yaitu teknologi, komersial dan manajemen. Hal ini dikarenakan untuk implementasi e-government diperlukan keterampilan teknis untuk instalasi, pemeliharaan, merancang dan membangun infrastruktur TIK, serta keterampilan untuk menggunakan dan mengelola proses secara online, mengelola fungsi e-government, dan mengelola pelanggan. Untuk mengatasi masalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia, diperlukan manajemen pengetahuan yang berfokus pada pelatihan staf, seminar, lokakarya dalam rangka menciptakan keterampilan dasar untuk penanganan e-government (Ndou, 2004, p. 14).

  1. Manajemen perubahan.

Masalah manajemen perubahan harus ditangani sebagai praktik kerja baru, cara-cara baru dalam pengolahan dan melakukan tugas sehari-hari. E-government dirancang tidak hanya untuk menghemat biaya dan meningkatkan kualitas layanan, melainkan juga merevolusi dan menemukan cara baru proses dan fungsi pemerintah. Perubahan manajemen dapat dibagi menjadi dua subkonsep: pendekatan manajemen perubahan dan manajemen resistensi terhadap perubahan. Pendekatan manajemen perubahan mengacu pada prosedur manajemen perubahan yang ditetapkan dalam organisasi. Dalam hal ini faktor budaya organisasi sebagai pendorong utama dan strategis dalam perubahan organisasi. Perubahan budaya organisasi sudah merupakan langkah besar menuju peningkatan kapasitas organisasi. Resistensi karyawan terhadap perubahan masih merupakan penghalang terbesar dalam implementasi e-government. Karyawan takut implementasi e-government, khususnya aplikasi TIK, akan menggantikan mereka dan sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan. Mengatasi resistensi bisa dilakukan dengan memastikan adanya insentif bagi karyawan untuk belajar dan berubah dan pembentukan rencana yang terstruktur dengan baik yang merangkul partisipasi karyawan seluruh tahapan proses perubahan (Ndou, 2004, p. 14).

  1. Kemitraan dan kolaborasi.

Kolaborasi dan kerjasama di tingkat lokal, regional dan nasional, serta antara masyarakat dan organisasi swasta, merupakan elemen penting dalam proses pembangunan e-government. Namun demikian, kolaborasi dan kerjasama ini tidak mudah untuk diwujudkan. Pemerintah sering menunjukkan sikap menolak sistem keterbukaan (transparansi) ketika mereka mencoba untuk menjaga otoritas, kekuasaan dan status hirarkis mereka. Ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah mereka, terutama terjadi ketika sejarah telah menunjukkan terjadinya kediktatoran, ketidakstabilan politik atau korupsi dalam skala besar. Untuk memastikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan akan menjadi mitra dalam upaya e-government, penting untuk mencoba membangun kepercayaan dalam pemerintahan. Kolaborasi antara swasta dan sektor publik juga diperlukan dalam rangka menyediakan sumber daya, keterampilan dan kemampuan, dimana pemerintah masih mengalami kekurangan. Misalnya, sektor swasta yang bergerak di bidang TIK bisa mendukung pemerintah dengan keterampilan teknis dan infrastruktur, sementara itu, perguruan tinggi akan menyediakan staf yang diperlukan, pendidikan dan pelatihan untuk staf pemerintah dan warga negara, departemen/ lembaga pemerintah lainnya dapat berkontribusi dalam menyediakan data dan informasi dan berbagi pengetahuan untuk memecahkan tugas atau masalah yang sama (Ndou, 2004, p. 15).

  1. Peran kepemimpinan.

Kepemimpinan adalah salah satu kekuatan utama setiap proyek atau inisiatif baru dan inovatif. Karena e-government adalah proses yang kompleks, disertai dengan biaya tinggi, risiko dan tantangan, organisasi publik umumnya menolak inisiasi perubahan ini. Diperlukan seorang pemimpin (organisasi, institusi) yang mampu memahami biaya dan manfaat riil dari proyek, memotivasi, dan mempengaruhi dukungan organisasi dan lembaga lainnya. Kepemimpinan diperlukan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan proyek. Sebelum proyek dimulai, kepemimpinan diperlukan untuk menjelaskan konsep, model dan menciptakan kesadaran, selama proyek, kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan dan mendukung proyek tersebut, dan setelah proyek itu, diperlukan untuk menjaminkan fleksibilitas yang diperlukan dan adaptasi dari inisiatif. Keterlibatan top leader dan akuntabilitas yang jelas diperlukan untuk mengatasi resistensi dan meningkatkan manajemen organisasi (Ndou, 2004, p. 16).

  1. Harapan masyarakat.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan e-government adalah bagaimana memahami dan memenuhi harapan masyarakat. Ketika pemerintah mengimplementasikan e-government mereka menyadari bahwa mereka tidak memahami jenis pelayanan e-government seperti apa yang diinginkan oleh warga negara dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi tanggapan warga negara terhadap pelayanan yang ditawarkan. Oleh karena itu pemerintah harus menjadi warga negara atau difokuskan pada pelanggan untuk memastikan bahwa usaha mereka tidak sia-sia dan warga negara menerima inisiatif yang telah dilaksanakan (Mundy & Musa, 2010, p. 151).

  1. 7.        Arah perkembangan e-government di Indonesia.

Berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi serta melihat kemajuan dalam pemanfaatan e-government di negara lain, maka aplikasi e-government yang bisa diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Pelayanan perijinan secara online dan terintegrasi.

Transformation diartikan sebagai integrasi penuh dari pelayanan elektronik yang melintasi batas-batas administrasi. Terkait dengan telah diberlakukannya e-KTP maka secara otomatis Pemerintah Indonesia sudah mempunyai basis data kependudukan seluruh WNI. Artinya penerapan e-government sudah memungkinkan untuk integrasi dari berbagai aplikasi pelayanan. Misalnya untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan, maka seseorang cukup mengurusnya dari depan layar komputer. Secara otomatis sistem akan mengintegrasikan seluruh data orang tersebut baik data kependudukan di Dindukcapil, data kepemilikan tanah dan bangunan di Badan Pertanahan Nasional, data perijinan di Badan Penanaman Modal, Pelayanan dan Perijinan, dan data dari perbankan (BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan sebagainya).

  1. Pelayanan kesehatan online.

Setiap anggota masyarakat nantinya akan diberikan kartu jaminan kesehatan. Satu kartu berlaku untuk satu orang. Di dalam kartu tersebut berisi data pribadi orang bersangkutan, yang meliputi nama, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan, golongan darah, dan sebagainya. Di dalam kartu jaminan kesehatan tersebut juga tercantum jenis jaminan/asuransi kesehatan yang bersangkutan, misalnya Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek), maupun asuransi-asuransi kesehatan lainnya. Dengan demikian ketika seseorang memerlukan pelayanan kesehatan, yang bersangkutan tinggal datang ke pusat pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit) dan menunjukkan kartu jaminan kesehatan tersebut. Dengan demikian masyarakat tidak perlu lagi mengurus administrasi termasuk mengurus kartu miskin ke RT, RW, desa/kelurahan dan kecamatan.

Data pasien juga terhubung secara otomatis dengan basis data rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Jadi ketika suatu rumah sakit tidak ada kamar yang kosong maka rumah sakit tersebut bisa melihat secara online rumah sakit lain yang masih memiliki kamar yang kosong. Sehingga pasien bisa secepatnya dirujuk ke rumah sakit tersebut. Atau sebelum berangkat ke rumah sakit, pasien juga bisa mengakses melalui website pemda (link ke pelayanan kesehatan) untuk melihat rumah sakit mana yang masih memiliki kamar yang kosong. Sehingga pasien bisa langsung menuju ke rumah sakit yang jelas memiliki kamar yang kosong tersebut.

Hal ini juga berlaku untuk pembelian obat. Pusat pelayanan kesehatan juga terhubung secara online dengan apotek-apotek yang ada di daerah tersebut. Sehingga ketika apotek yang ada di rumah sakit kehabisan stok obat atau peralatan kesehatan, maka rumah sakit bisa memantau apotek mana yang masih tersedia stok obat atau peralatan kesehatan yang dibutuhkan pasien.

  1. Pelayanan pendidikan online.

Setiap siswa akan diberi kartu pendidikan. Kartu ini berisi data pribadi siswa bersangkutan yang meliputi nama, tempat/tanggal lahir, alamat, sekolah. Hasil ujian (UAS, UAN, dan ujian akhir) secara otomatis akan masuk dalam data base pendidikan (Dinas Pendidikan) dan kartu pendidikan.

Pendaftaran untuk masuk SMP dan SMU cukup dengan mengakses website pemda (link ke pelayanan pendidikan) atau menunjukkan kartu pendidikan di sekolah manapun. Sekolah itu nantinya yang akan mencarikan sekolah mana yang sesuai dengan nilai dan kemampuan siswa yang bersangkutan.

  1. Akuntabilitas publik.

Pemda bisa memanfaatkan e-government untuk membangun akuntabilitas publik. Misalnya dengan mempublish Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk melakukan uji publik dan meminta masukan dari masyarakat. Selain untuk melakukan kontrol anggaran, hal ini juga akan memberi ruang kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyusunan APBD.

E-government juga bisa dimanfaatkan untuk mempublish calon pejabat publik untuk mendapatkan penilaian dan masukan dari masyarakat atas calon pejabat publik tersebut. Masukan dari masyarakat sangat bermanfaat untuk melihat latar belakang dan track record dari pejabat publik tersebut. Dengan demikian pemerintah daerah (Badan Kepegawaian Daerah/BKD atau Badang Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Baperjakat) akan memperoleh penilaian yang obyektif dan utuh atas diri calon pejabat publik tersebut.

  1. E-voting.

Penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara sudah saatnya diterapkan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat. Menurut survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terungkap bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau 24,23 persen dari total populasi negara ini.  Tahun depan (2013), angka itu diprediksi naik sekitar 30 persen menjadi 82 juta pengguna dan terus tumbuh menjadi 107 juta pada 2014 dan 139 juta (50 persen total populasi) pada 2015 (sumber: http://tekno.kompas.com/read/2012/12/13/ 10103065/2013.pengguna.internet.indonesia.bisa.tembus.82.juta).

Salah satu segi positif dari penerapan e-voting saat ini adalah makin murahnya perangkat keras yang digunakan dan makin terbukanya perangkat lunak yang digunakan sehingga biaya pelaksanaan e-voting makin murah dari waktu ke waktu dan untuk perangkat lunak makin terbuka untuk diaudit secara bersama.

  1. Informasi lowongan pekerjaan.

Saat ini informasi lowongan pekerjaan biasanya diperoleh dari koran, kantor pos, maupun iklan lowongan di website perorangan/swasta. Masih jarang kita temukan website pemerintah daerah yang menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Ke depan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan kalangan swasta untuk mempublish informasi lowongan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian maka masyarakat yang ingin memperoleh informasi lowongan pekerjaan tinggal melihat website pemda.

  1. Informasi kondisi lalu lintas dan parkir .

Sangat memungkinkan bahwa CCTV kondisi lalu lintas bisa ditampilkan di website pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang valid kepada masyarakat tentang kondisi lalu lintas terutama titik-titik dimana kemacetan terjadi. Hal ini sangat membantu warga masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

Bagi masyarakat yang akan berbelanja tentu sangat memerlukan informasi tentang ketersediaan tempat parkir. Oleh karena itu informasi ketersediaan tempat parkir di pusat-pusat perbelanjaan bisa ditampilkan di website pemerintah daerah.

 

  1. 8.        Strategi Pengembangan E-government

Pencapaian tujuan e-government tidak dapat dilakukan secara instan. Perlu proses dan waktu yang panjang untuk mewujudkannya. Disinilah diperlukan adanya strategi untuk mencapai tujuan e-government secara efektif dan efisien.

Strategi pengembangan e-government dimulai dari proses pemilihan bupati/walikota dan pemilihan anggota DPRD. Masyarakat diharapkan memilih seorang bupati/walikota yang visioner. Seorang bupati/walikota yang visioner mampu melihat jauh ke depan. Dengan demikian maka bupati/walikota ini berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain visioner, masyarakat hendaknya juga bupati/walikota yang mampu berpikir luar biasa. Dia mampu berpikir di luar dari kebiasaan. Hal ini sangat diperlukan untuk menembus sekat-sekat birokrasi yang selama ini berada dalam zona aman (comfort zone). Bupati/walikota seperti ini tidak hanya mengikuti aturan formal, namun juga mampu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Strategi lainnya, pada saat pemilihan anggota DPRD, masyarakat hendaknya memilih anggota DPRD yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Anggota DPRD yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat pasti akan berpikir bagaimana agar masyarakat dimudahkan untuk memperoleh pelayanan. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan e-government ini.

Setelah bupati/walikota dan anggota DPRD terpilih, maka perlu dibuat jembatan untuk mewujudkan e-government yang dipikirkan oleh bupati/walikota dan anggota DPRD. Jembatan itu ada tiga, yaitu adanya pejabat dan aparat public yang menguasai e-government, peraturan daerah (perda) tentang e-government, dan APBD yang memuat anggaran dan kegiatan e-government. Pejabat dan aparat public yang menguasai e-government sangat diperlukan untuk menjabarkan visi dan misi bupati/walikota. Selain diperlukan penguasaan terhadap konsep e-government, juga diperlukan penguasaan terhadap teknik aplikasi e-government. Dengan didukung oleh pejabat dan aparat public yang mumpuni, maka diharapkan implementasi e-government diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Perda tentang e-government diperlukan untuk dijadikan sebagai panduan dan grand design dalam pengembangan e-government. Semua kegiatan e-government diharapkan mengacu pada perda e-government guna kesamaan langkah dalam rangka integrasi system aplikasi e-government. Karena di dalam e-government ada beberapa aplikasi yang bekerja, maka kesamaan bahasa program menjadi sangat penting. Dan semua itu diatur di dalam perda tentang e-government.

Selama ini, kelemahan implementasi e-government adalah dalam hal dukungan anggaran. Oleh karena itu diperlukan adanya dukungan anggaran yang cukup untuk mengembangkan e-government. Hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran e-government ini adalah bagaimana anggaran tersebut tersebut bisa digunakan se-efisien mungkin dengan tetap mengacu pada tujuan penyelenggaraan e-government.

Ketika masuk dalam ranah implementasi e-government, maka diperlukan peran serta dari semua stakeholders, baik pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, dan akademisi. Pemerintah mempunyai tugas yang jelas, yaitu sebagai penyelenggara e-government. Tugas swasta juga tidak kalah pentingnya. Misalnya perusahaan telekomunikasi mengemban tugas bagaimana memberi dukungan untuk mengimplementasikan e-government ini dengan memberikan kemudahan akses internet bagi masyarakat. Paket data yang murah tentu menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Selain itu peran swasta untuk memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan juga sangat membantu masyarakat agar mudah melihat peluang kerja. Hanya dengan membuka website pemda, masyarakat sudah dapat melihat lowongan kerja tanpa perlu pergi ke kantor pos, membeli koran maupun mendatangi perusahaan tersebut. Peran LSM adalah memberikan pendampingan kepada masyarakat dengan memberdayakan masyarakat untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam e-government. Sedangkan peran akademisi adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan melek informasi. Dengan dukungan dari semua stakeholders ini maka diharapkan tujuan e-government dapat tercapai.

Strategi pengembangan e-government ini dapat kami gambarkan sebagai berikut :

STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hashmi, A., & Darem, A. B. (2008). Understanding Phases of E-government Project. Department of Information Management, University of Mysore .

Muganda, N. O., & Van Belle, J. P. (2010). The Link between the Conceptualization of eGovernment and its Perceived Impacts: an Exploratory Empirical Study in Kenya. Electronic Journal of e-Government , 8 (2), 162-175.

Mundy, D., & Musa, B. (2010). Towards a Framework for eGovernment Development in Nigeria. Electronic Journal of e-Government , 8 (2), 148-161.

Ndou, V. D. (2004). E-Government for Develompment Countries : Opportunities and Challenges. The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries , 18 (1).

Stefanova, K., Kabakchieva, D., & Nikolov, R. (2010). Design Principles of Identity Management Architecture Development for Cross-Border eGovernment Services. Electronic Journal of e-Government , 8 (2), 189-202.

Stylios, G., Christodoulakis, D., Besharat, J., Vonitsanou, M.-A., Kotrotsos, I., Koumpouri, A., et al. (2010). Public Opinion Mining for Governmental Decisions. Electronic Journal of e-Government , 8 (2), 202-214.

Yonazi, J., Sol, H., & Boonstra, A. (2010). Exploring Issues Underlying Citizen Adoption of eGovernment Initiatives in Developing Countries: The Case of Tanzania. Electronic Journal of e-Government , 8 (2), 176-188.

Sumber lain :

Kompas. 2013, 2013, Pengguna Internet Indonesia Bisa Tembus 82 Juta, http://tekno.kompas.com/read/2012/12/13/10103065/2013.pengguna.internet.indonesia.bisa.tembus.82.juta, diakses pada hari Selasa9 April 2013.

Advertisements
Gallery | This entry was posted in E-Government and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s